Oleh: Andri Satria Masri, S.E., M.E.*)
Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman patut diberi apresiasi dan Penilaian yang tinggi atas dedikasi, loyalitas, antusias dan
kepatuhannya menjalankan tugas dan tanggung jawab terutama berkaitan dengan kegiatan-kegiatan penilaian.
Sepanjang satu tahun anggaran, kegiatan penilaian datang silih berganti tiada henti. Di samping menunaikan tugas utama sesuai tugas dan fungsi, pimpinan perangkat
daerah juga disibukkan dengan pemenuhan dokumen, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan penilaian.
Kegiatan penilaian pada umumnya diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga seperti Kemendagri, Kemenpan, Kemendes, Kemenkumham, Bappenas, BPK, Ombudsman, KPK, dll. Ada juga penilaian dilakukan tingkat Provinsi Sumatera Barat atau oleh OKP, Ormas atau organisasi profesi seperti Karang Taruna, KNPI, PWRI, PGRI, dll.
Beberapa kegiatan penilaian itu mengamanatkan Inspektorat sebagai Evaluator, Penilai Internal atau Reviuwer. Sudah dua tahun penulis ikut dalam tim penilai atau evaluator sebagai Wakil Penanggung Jawab Tim. Penulis mengamati dan merasakan bagaimana kesulitan pimpinan perangkat daerah memenuhi kewajiban dalam penilaian.
Dua tahun menjadi bagian dari tim penilai yang bertepatan dengan kondisi pandemi Covid 19, penulis sangat merasakan betapa berat beban yang dipikul pimpinan perangkat daerah. Pada saat normal saja, penulis yakin pimpinan perangkat daerah juga mendapatkan kesulitan apalagi di saat pandemi.
Kondisi pandemi mengharuskan penghematan anggaran melalui refocusing anggaran, sebagian SDM dirumahkan alias Work From Home (WFH), ke kantor menjaga prokes, dll.
Namun, penulis melihat pimpinan perangkat daerah dalam Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tetap berdedikasi, menunjukkan antusias dan kesungguhannya dalam mengikuti penilaian tersebut. Penulis yakin, pimpinan perangkat daerah tetap antusias dan semangat mengikuti penilaian karena ingat pada janji dan sumpah jabatan yang telah diucapkan, yaitu:
"Demi Allah, saya bersumpah: bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara; bahwa saya dalam menjalankan tugas Jabatan, akan menjunjung etika Jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab; bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;".
Hampir seluruh kegiatan penilaian merupakan implementasi dari amanat UUD 1945, UU, PP dan regulasi lainnya. Jadi, mau tak mau, suka tak suka, jenuh tak jenuh, capek tak capek, letih tak letih dalam mengikuti setiap kegiatan penilaian adalah dalam rangka, salah satunya, pemenuhan sumpah dan janji jabatan yang telah diucapkan.
Salut dan bangga kepada seluruh pimpinan perangkat daerah beserta perangkatnya yang memiliki komitmen tinggi dalam ikut serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Padang Pariaman melalui berbagai kegiatan penilaian.
*) Wanjab Tim Evaluasi/Penilai SAKIP, LPPD, PMPRB, Zona Integrasi
DAFTAR KEGIATAN PENILAIAN:
A. Kementerian PAN & RB
1. Penilaian Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
2. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)
3. Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
4. Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
B. Kementerian Dalam Negeri
1. Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
2. Innovation Government Award (IGA)
C. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Penilaian Pengarus Utamaan Gender (PUG)
2. Penilaian Kecamatan Sayang Ibu
3. Penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA)
D. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & TRansmigrasi
1. Penilaian sebagai Daerah Tertinggal Yang Terentaskan
E. Kementerian Pertanian
1. Penilaian Penyuluh Swadaya Teladan
2. Penilaian Kelompok Masyarakat (Pokmas) Penyelenggara Penyuluhan Pertanian Berprestasi
3. Penilaian Ketahanan Pangan untuk Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN)
F. Kementerian Hukum dan HAM
1. Penilaian Anubhawa Sasana Desa
2. Penilaian Kabupaten Peduli HAM
G. Kementerian Kesehatan
1. Penilaian Kabupaten Sehat
2. Penilaian Ksatria Bhakti Husada
3. Akreditasi Puskesmas
H. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Penilaian Apresiasi Pembina Program Kampung Iklim pada Program Kampung Iklim (Proklim)
2. Penilaian Adiwiyata
I. Kementerian Koperasi & UKM
1. Penilaian Satya Lencana Bakti Koperasi
2. Penilaian Satya Lencana Wira Karya
J. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi
1. Penilaian Tata Kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
2. Penilaian Kawastara Pawitra
K. Kementerian Sosial
1. Penilaian Satya Lencana Kebaktian Sosial
L. Kementerian Kominfo
1. Penilaian Anugerah Media Humas
2. Penilaian Evaluasi Penerapan SPBE
M. Kementrian Keuangan
1. Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
N. Bappenas
1. Penilaian Pembangunan Daerah
O. BKKBN
1. Penilaian Manggala Karya Kencana KB
P. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah (LKPP)
1. Penilaian National Procurement Award
Q. Ombudsman
1. Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik
R. Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT)
1. Penilaian Adhitya Karya Mahatva Yodha (AKMY) Award
S. Dekopin
1. Penilaian Dekopin Award
T. Komisi Informasi Sumbar
1. Penilaian Pemeringkatan Badan Publik Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Kategori Kabupaten/Kota Se-Sumbar
U. Komisi Penyiaran Indonesia Sumbar
Penilaian untuk Kepala Daerah yang Peduli dan Berkontribusi kepada Penyiaran Lokal
V. DPP KNPI
1. Penilaian Pemuda Award
W. Kwarnas Pramuka
1. Penilaian Lencana Melati
X. DPP PGRI
1. Anugerah Dwija Praja Nugraha, Penilaian Kepada Kepala Daerah yang Peduli Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik
Y. DPP PWRI
1. Penilaian Anugerah Wredatama Madya
Keterangan:
Daftar ini disusun berdasarkan penghargaan yang diterima Bupati Padang Pariaman sepanjang tahun 2011 s.d 2019.
0 Komentar