 |
| Bupati Ali Mukhni bersama Kepala Dinas Kesehatan, dr. Aspinuddin dan Anggota DPRD Kab. Padang Pariaman Mengunjungi Dodi penderita tumor di kening kepala |
Program Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di bidang kesehatan yang baru-baru ini dilaunching oleh Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita F. Moeloek di aula kantor Bupati Padang Pariaman diberi nama Padang Pariaman Sehat (PPS).
Judul program Padang Pariaman Sehat bukanlah sebuah klaim Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap kondisi kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman. Jadi, tidak benar jika ada yang mempertanyakan apakah Kab. Padang Pariaman sudah menjadi Kabupaten Sehat dengan melaunching PPS.
PPS adalah sebuah program kebijakan Pemkab Padang Pariaman yang berkeinginan menciptakan kondisi yang sehat bagi warga Padang Pariaman. Sebagai sebuah program maka jelas tujuannya adalah sesuai dengan judul program tersebut yaitu menjadikan Padang Pariaman sebagai kabupaten yang sehat, meyehatkan, bersih, nyaman, aman dan menyenangkan untuk ditinggali.
Berdasarkan paparan Bupati Ali Mukhni kepada Menteri Kesehatan pada saat launching, PPS adalah adalah paradigma baru dalam pelayanan kesehatan dimana sebelumnya bidan desa dan semua petugas kesehatan lainnya hanya menunggu masyarakat di puskesmas, sekarang menjemput bola dengan mengunjungi rumah warga setiap harinya, dengan tujuan menanyakan apakah ada keluarga yang yang bermasalah kesehatannya, jika ada langsung diobati apabila perlu dirujuk ke rumah sakit dan seluruh biaya di tanggung oleh pemerintah.
PPS melibatkan seluruh pihak supaya masyarakat miskin yang berobat agar bisa “dikeroyok bersama” untuk memberikan pelayanan kesehatan. Contohnya Wali Korong, Wali Nagari, Camat berperan dalam pengurusan BPJS dan bantuan Badan Amil Zakat. Sehingga si pasien tidak perlu untuk mengurus segala bentuk proses administrasi berobat. Masyarakat benar-benar dilayani se prima mungkin oleh Pemerintah Kabupaten.
Sebagai sebuah program pemerintah daerah maka dibutuhkan input berupa rencana, dana, sarana, prasarana, SDM, waktu dan lokasi. Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Kesehatan, sarana penunjang berupa sarana dan SDM yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut: puskesmas 25 unit, puskesmas pembantu 68 unit, pos kesehatan desa (poskesdes) 50 unit. SDM yang dimiliki Kabupaten Padang Pariaman adalah dokter 44 orang, bidan di puskesmas 295 orang, bidan desa di korong/desa 317 orang, jumlah PNS Dinas Kesehatan 636 orang. Dilihat dari sarana dan SDM maka PPS ini sangat siap dijalankan di Padang Pariaman yang memiliki 17 kecamatan dan 60 nagari dengan warga lebih dari 400 ribu jiwa. Tinggal lagi dukungan dana guna operasional dan pembiayaan melalui BPJS dan Baznas.
Tidak kalah pentingnya dari input di atas adalah kerjasama dan koordinasi dengan aparatur non medis seperti Camat, Wali Nagari, Wali Korong, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan masyarakat lain yang peduli dengan kesehatan masyarakat termasuk dalam hal ini adalah Baznas, Organisasi Perantau (PKDP), BUMD, Ormas, dll.
Tenaga medis adalah pelaku utama dalam PPS. Namun, tanpa dukungan dari berbagai pihak mustahil capaian tujuan program akan terpenuhi dalam waktu 1 tahun anggaran.
Mencermati format PPS ini patut dipuji. Format ini contoh nyata pelayanan prima pemerintah kepada masyarakat. Kalau selama ini, masyarakat sendirilah yang peduli dengan kesehatannya. Jika dia tidak peduli maka kesehatannya tidak ada yang akan memperhatikan. Dengan PPS, seluruh komponen yang terlibat saling mempedulikan kesehatan, terutama bidan yang bertugas di puskesmas, pustu, polindes, posyandu.
Jika tenaga medis atau masyarakat yang mengetahui kondisi buruk dari salah seorang warga maka secepatnya ditangani melalui tindakan medis. Sementara itu tenaga medis melakukan pemeriksaan rutin kesehatan masyarakat melalui kunjungan langsung ke rumah warga atau menghubungi warga melalui alat komunikasi.
Dibandingkan beberapa tahun silam, tidak terbayang oleh kita bagaimana masyarakat masing-masing sibuk memikirkan diri sendiri, pemerintah juga sibuk dengan programnya. Tetapi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah tidak kunjung memuaskan. Terbayang oleh kita, berobat ke rumah sakit berharap bisa sembuh dari penyakit malah mendapat penyakit lain seperti darah tinggi karena menahan marah mendapatkan pelayanan yang buruk dari tenaga medis. Saat ini, pemerintah mulai merubah paradigma melayani masyarakat. Bahkan dengan PPS masyarakat dikunjungi untuk diperiksa kesehatannya. Jika dilakukan tindakan medis akan dibiayai oleh BPJS, Jamkesmas, Jamkesda dan Baznas.
Tahun 2005, penulis pernah mendengar langsung pada sebuah acara resmi pemerintah, mantan Bupati Padang Pariaman, Muslim Kasim menyampaikan program berobat gratis di Padang Pariaman. Di sebelah saya seorang pegawai Dinas Kesehatan bergumam, "Program yang sangat sulit untuk dilaksanakan," katanya pesimis. Bayangkan, pegawai Dinkes menyangsikan program berobat gratis bagi masyarakat. Kemudian terbayang juga perlakuan tenaga medis di rumah sakit, puskesmas yang sangat buruk. Apalagi si pasien memakai Askes (BPJS) atau bermodal surat keterangan tidak mampu dari Wali Nagari dan Camat. Maka, tidak heran program di bidang kesehatan banyak yang mergaukan keberhasilannya.
Harapan masyarakat, dengan program PPS ini kesehatan masyarakat dapat terjamin terlebih lagi masyarakat yang kurang mampu atau miskin. Program ini akan menjadi dambaan bagi masyarakat yang ingin menikmati kesehatan guna menjalani kehidupan dan mencari penghidupan.
Jika masalah kesehatan sudah ditanggulangi oleh pemerintah maka masyarakat bisa konsentrasi bekerja mencari nafkah dan anak-anak belajar dengan tenang.
Masyarakat juga berharap, pelayanan pemerintah lainnya akan seperti PPS terutama di bidang keamanan, ekonomi dan sosial. Semoga.
Tulisan ini dimuat di Harian Haluan http://issuu.com/haluan/docs/hln200515/c/suvkkb3
0 Komentar