Oleh: Andri Satria Masri, S.E., M.E.
Tulisan ini merupakan bagian terakhir dari dua tulisan terdahulu yang menyorot tentang kreativitas Pimpinan Perangkat Daerah melahirkan inovasi walau dihadang dengan masalah pandemi Covid-19.
Setelah ini, penulis sangat berharap ahli-ahli inovasi, inovator-inovator yang sudah atau belum teruji inovasinya di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tergerak untuk dapat berbagi rahasia, trik, cara bagaimana melahirkan inovasi sehingga jumlah dan kualitas inovasi di Kabupaten Padang Pariaman meningkat.
Untuk memulainya, penulis akan mengisahkan satu dari lima inovasi (penulis sengaja klaim sendiri bahwa kelimanya adalah inovasi walau secara aturan yang ditetapkan Litbang Kemendagri belum layak disebut inovasi) yang pernah penulis lahirkan semenjak di Bagian Pengelolaan Data Elektronik (PDE), Bagian Humas dan Protokol (sekarang Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan), dan Dinas Kominfo.
Penulis berharap, satu kisah itu dapat menjadi inspirasi atau motivasi bagi kita semua ASN Padang Pariaman dalam menciptakan inovasi-inovasi baru.
Ketika menjadi Kasubag Sistim Informasi Aplikasi dan Persandian (SIAP) di Bagian Pengelolaan Data Elektronik (PDE), penulis mendapat tugas dari Kabag PDE (bapak Rudy Repenaldi Rilis) untuk mengelola situs web (istilah yang tepat untuk website/portal menurut KKBI) resmi milik Pemkab Padang Pariaman (http://padangpariamankab.go.id).
Saat itu penulis menilai bahwa situs web Pemkab Padang Pariaman masih minim dengan data dan informasi yang seharusnya dibutuhkan masyarakat atau pengunjung. Sebagai bagian dari masyarakat saja penulis tidak puas dengan sajian data dan informasi situs web tersebut. Menurut penulis, situs web resmi milik pemerintah itu seharusnya dapat memuaskan keingintahuan pengunjung terhadap apa pun tentang Padang Pariaman luar dalam. Setidaknya pengunjung tidak perlu ke situs web lain untuk hanya mencari nama Pimpinan Perangkat Daerah di Pemkab Padang Pariaman atau nama Ketua Bamus di Nagari Sungai Sariak misalnya.
Untuk bisa memperkaya isi situs web penulis harus mendapatkan data dan informasi dari seluruh perangkat daerah, mulai dari susunan pejabat, bagan organisasi, rincian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sampai kepada foto profil masing-masing pejabat plus alamat kantor, foto kantor, dan lain sebagainya.
Itu baru perangkat daerah di tingkat kabupaten. Penulis bertekad mengumpulkan informasi serupa sampai kepada nagari, bamus, LPM, KAN, PKK, dan lembaga lainnya di tingkat nagari.
Ini kerja besar, pikir penulis. Tidak akan sanggup dikerjakan sendiri sementara penulis hanya memiliki dua orang staf yang disibukan membuat aplikasi atau program yang dipesan perangkat daerah lain. Belum lagi dana operasional, sarana kendaraan dan waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan semua data dan informasi.
Dalam kondisi putus asa, penulis mencoba terobosan yang menurut penulis out of the box yaitu meminta bantuan seorang adik di kampung untuk mengumpulkan data yang penulis butuhkan.
Adik ini penulis bekali formulir isian data, instruksi apa dan bagaimana mengumpulkan data yang dibutuhkan dan tidak lupa lembaran SPPD. Adik ini melaksanakan tugas penulis ke lapangan dan diberi upah setengah dari uang SPPD yang penulis terima.
Cara ini bisa dikatakan salah dari teknis pengerjaan dan aturan penggunaan keuangan daerah karena SPPD berjalan atas nama penulis sementara penulis berada di kantor. Menurut penulis (waktu itu), yang penting tugas dilaksanakan, SPPD tidak double dibayarkan.
Penulis berpegang teguh pada moto: "Jangan takut salah, asal jangan sengaja berbuat salah". Jika memang salah, tinggal mengembalikan uang SPPD yang sudah diterima.
Alhamdulillah, beberapa data dan informasi mulai lengkap tersaji pada situs web resmi Pemkab Padang Pariaman. Pengunjung bisa mendapatkan informasi sampai kepada nama Ketua Bamus Nagari bahkan nama Ketua PKK Nagari. Bahkan, penulis merencanakan akan menyajikan sampai kepada jumlah masjid, surau, pondok pesantren, TPA, TPSA, MDA, dll pada setiap nagari.
Walau pekerjaan itu terhenti karena penulis pindah kembali ke Bagian Humas setelah satu tahun di PDE, setiap mengunjungi situs web Pemkab Padang Pariaman, masih dapat membaca "sisa-sisa" karya penulis di sana.
Semoga kisah ini bisa menginspirasi ASN di Pemkab Padang Pariaman dalam melahirkan terobosan dalam mencari solusi keterbatasan SDM, anggaran dan sarana prasarana pekerjaan kantor.
0 Komentar