Portal SIDAKPAPA Menjawab Kebutuhan Data Dokumen

Foto: Tangkapan layar portal SIDAKPAPA di alamat http://basecampdata.padangpariamankab.go.id/aspek

Pada tulisan sebelumnya [Proses Penyusunan Dokumen LAKIP (Bagian 3)], pada paragraf pertama saya menyebutkan:

Penyusunan dokumen LAKIP adalah kegiatan yang mudah, tidak sulit dan tidak ada hambatan yang berarti jika perangkat daerah, dalam hal ini Tim Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (TAKPD) atau Tim Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah memiliki metode yang sistematis dalam menyusun dokumen tersebut.

Kemudian pada paragraf kelima saya mengatakan:

Jika masing-masing perangkat daerah memahami begitu banyak dan wajibnya seluruh dokumen disiapkan, maka dibuatlah sebuah mekanisme penyiapan laporan atau pengumpulan dokumen dari awal tahun sehingga pada saat dibutuhkan tinggal mengambil yang perlu sesuai permintaan.

Ternyata, apa yang saya pikirkan telah dirancang oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2020 dengan membuat portal Sistim Informasi Data dan Akuntabilitas Kinerja Padang Pariaman (SIDAKPAPA). Portal SIDAKPAPA dapat diakses pada alamat http://basecampdata.padangpariamankab.go.id.

Dalam portal ini semua data yang dibutuhkan dalam menyusun berbagai dokumen laporan seperti Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), dan lain-lain tersedia untuk dimanfaatkan.

Pada menu Data Pembangunan tersedia data Aspek Kesejahteraan Masyarakat yang terdiri dari data/indikator:

1. Pertumbuhan PDRB menurut harga konstan
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi
3. Laju inflasi
4. PDRB (Atas Harga Berlaku, Atas Harga Konstan, Per Kapita Atas Harga Berlaku, Per Kapita Atas Harga Konstan, Pertumbuhan PDRB Per Kapita)
5. Indeks Gini Rasio
6. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat kemiskinan)
7. Tingkat Pengangguran Terbuka (Laki-laki dan Perempuan)
8. Indek Pembangunan Manusia (Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Usia Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Pengeluaran perkapita yang disesuaikan)
9. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
10. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
11. Ekspor
12. Impor.

Sementara pada aspek Aspek Daya Saing Daerah terdapat 15 indikator. Pada aspek Pelayanan Umum terbagi empat sub aspek dan masing-masing sub aspek lebih dirinci lagi data indikatornya.

Selanjutnya ada menu Data IKU dan Indikator Makro yang kesemuanya sangat dibutuhkan dalam penyusunan dokumen laporan tahunan yang rutin disiapkan oleh masing-masing perangkat daerah maupun pengampu pembuat laporan tingkat kabupaten.

Seluruh data tersaji dalam dua jalur, target dan realiasi. Pada jalur realisasi, menurut informasi BAPELITBANGDA, dikumpulkan per tiga bulan. Jadi, pada awal atau pertengahan bulan keempat data tersebut sudah diinput ke dalam portal oleh masing-masing perangkat daerah. Data tersebut sudah merupakan 1/4 data dari keseluruhan data. Jika sistem ini berjalan baik maka pada bulan kedua setelah tahun sebelumnya berakhir, kita sudah bisa mendapatkan dan menggunakan data tersebut untuk menyusun berbagai laporan yang ada.

Persoalannya sekarang adalah apakah sudah ada mekanisme yang menjamin setiap tiga bulan sekali data diinput oleh masing-masing perangkat daerah? Jika tidak, maka portal yang sangat bagus ini akan menambah daftar portal, aplikasi, sistim yang hanya bagus di awal (launching) kemudian berjalan paling lama satu tahun dan akhirnya berhenti di tengah jalan jadi barang tak berguna.

Satu hal lagi yang terkadang lupa disiapkan oleh pembuat portal atau aplikasi: Regulasi portal/aplikasi, Tim Pengelola dan Standar Operasional Prosedur-nya.