Kamis, 31 Desember 2009

Analisa dan Uji Hipotetik UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Oleh: Andri Satria Masri

PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adalah UU hasil revisi dari dua UU Penanaman Modal yang sudah lama berlaku di Indonesia, hampir 40 tahun umurnya, yaitu UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Kelahiran UU ini sudah lama dinanti-nanti oleh seluruh pihak yang berkepentingan dengan penanaman modal di Indonesia. Terlebih setelah diberlakukannya UU Otonomi Daerah (UU No. 22 dan 25 Tahun 1999, yang juga direvisi dengan UU No. 32 dan 34 Tahun 2004).

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada dasarnya membuka ruang yang cukup bagi dunia usaha. Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk dikelola dan diusahakan demi kemaslahatan umat manusia, sehingga banyak sekali atau pada umumnya bidang usaha terbuka bagi penanam modal.

Pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Undang-Undang Penanaman Modal itu memang sengaja membuka dan memberi kesempatan berusaha dengan kepastian hukum yang lebih kuat. Justru di sinilah letak filosofi dasar dari undang-undang ini yang diharapkan bersifat instrumental bagi penanaman modal, bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dunia usaha.

Tentu harapannya kemudian adalah tambahan investasi yang lebih besar agar perekonomian bertambah baik. Pada gilirannya, pertambahan investasi dan dinamika ekonomi tersebut dapat menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan, karena anggaran pemerintah tidak cukup untuk mengatasi dua hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, secara sederhana kebijakan di bidang penanaman modal ini dapat dianalisa berdasarkan teori Analisis Kebijakan Thomas R. Dye:
1. Finding out what governments do (mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah)
Melalui UU Penanaman Modal ini pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia memerlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
2. Why they do it (mengapa pemerintah melakukan hal tersebut)
Untuk meningkatkan aktivitas penanaman modal di Indonesia perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Melalui UU Penanaman Modal inilah iklim penanaman modal yang kondusif tersebut diharapkan dapat terwujud.
3. What difference it makes (hasil perubahan apa yang akan dicapai)
UU Penanaman Modal sengaja membuka dan memberi kesempatan berusaha dengan kepastian hukum yang lebih kuat. Justru di sinilah letak filosofi dasar dari undang-undang ini yang diharapkan bersifat instrumental bagi penanaman modal, bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dunia usaha. Tentu harapannya kemudian adalah tambahan investasi yang lebih besar agar perekonomian bertambah baik. Pada gilirannya, pertambahan investasi dan dinamika ekonomi tersebut dapat menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan, karena anggaran pemerintah tidak cukup untuk mengatasi dua hal tersebut.

Sejak disahkan pada tanggal 26 April 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, UU ini telah menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan. Ada yang curiga UU ini pro kepada pemegang modal besar. Ada pula yang curiga bahwa UU ini akan merusak tatanan kepemilikan tanah rakyat, karena ada pasal (Pasal 22) yang sangat krusial mengarah kepada penguasaan tanah untuk berusaha dengan batas waktu yang sangat lama. Pasal ini pun kemudian direvisi melalui Perppu.

Secara konsep, UU ini tidak memiliki permasalahan karena memang kebutuhan akan peraturan tata cara penanaman modal di Indonesia sangat penting keberadaannya, hanya saja UU ini belum dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaannya. Akibat dari belum banyaknya PP yang dilahirkan dari UU ini maka banyak pemerintah daerah menangguhkan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Penanaman Modal yang mengacu kepada UU ini.

Analisa Hipotetik
Dalam analisa hipotetik ini akan dianalisa Pasal 6 dan 7 yang berada dalam BAB V tentang Perlakuan Terhadap Penanaman Modal.
Pasal 6
(1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Identifikasi Masalah:
1. Planning (perencanaan) dari sisi perencanaan bahwa potensi permasalahan yang perlu diperhatikan adalah pada sektor Man dalam aspek SDM dan Ketatalaksanaan serta sektor Method dalam aspek Kelembagaan. Dalam pemberian perlakuan kepada penanaman modal akan memiliki potensi permasalahan dari sektor SDM dan metodenya. Perlakuan biasanya identik dengan pelayanan dan pelayanan ini pada hakekatnya kental dengan subjektifitas. Untuk itu perlu perencanaan metode yang matang yang tidak membuka ruang bagi SDM untuk memanfaatkannya bagi kepentingan pribadi.
2. Organizing merupakan fungsi manajenmen yang berhubungan dengan pembagian tugas, yaitu siapa mengerjakan apa dan bertanggung jawab kepada sispa, oleh karena itu hal yang paling dominan terhadap UU ini adalah SDM, dimana SDM merupakan kunci penggerak suatu kebijakan.
3. Acuating yaitu berhubungan dengan tatacara menggerakan sistem pekerjaan, oleh karena itu yang perlu dicermati adalah SDM, Methode pada kelembagaan dan ketatalaksanaannya, dan yang tak kalah pentingnya yang harus diperhatikan alah market dalam hal ini masyarakat dan pelaku usaha selaku pengambil manfaat dari kebijakan ini jangan sampai tidak mendapatkan mafaat dari UU ini.
4. Controlling yang merupakan suatu proses untuk mengukur atau membandingkan antara perencanaan yang telah dibuat dengan pelaksanaan. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan jangan sampai terjadi kesalahan atau penyimpangan, sehingga yang perlu dikendalikan dalam hal ini adalah bagaimana SDM apakah telah memapu bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai alat evaluasi terakhir adalah bagaimana methode pada ketatalaksanaan apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau belum.

Pasal 7
(1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.
(2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.
(3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

Identifikasi Masalah:
1. Planning (perencanaan) dari sisi perencanaan bahwa potensi permasalahan yang perlu diperhatikan adalah pada sektor Method dalam keseluruhan aspek. Dalam pengambilalihan hak kepemilikan penenaman modal akan memiliki potensi permasalahan dari sektor Method, karena bisa saja metode yang direncanakan tidak bersifat adil dari kedua belah pihak. Untuk itu perlu disiapkan Method yang adil baik bagi pemerintah maupun pemodal sehingga dengan pasal ini tidak menimbulkan kekhawatiran bagi pihak penanam modal.
2. Organizing merupakan fungsi manajenmen yang berhubungan dengan pembagian tugas, yaitu siapa mengerjakan apa dan bertanggung jawab kepada sispa, oleh karena itu hal yang paling dominan terhadap UU ini adalah SDM, dimana SDM merupakan kunci penggerak suatu kebijakan dan Metode.
3. Acuating yaitu berhubungan dengan tatacara menggerakan sistem pekerjaan, oleh karena itu yang perlu dicermati adalah SDM, Methode pada seluruh aspek.
4. Controlling yang merupakan suatu proses untuk mengukur atau membandingkan antara perencanaan yang telah dibuat dengan pelaksanaan. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan jangan sampai terjadi kesalahan atau penyimpangan, sehingga yang perlu dikendalikan dalam hal ini adalah bagaimana SDM apakah telah mampu bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Dan tak kalah pentingnya ketersediaan Money untuk memproses aktivitas apabila terjadi pengurusan masalah di pengadilan arbitrase.

Analisa Kebijakan terhadap Perda Propinsi Banten No. 42 Tahun 2002 tentang Pengujian Hasil Hutan Kayu


Oleh: Andri Satria Masri, Irawan Susanto, Rubidiyanti Dominica dan Ten Nova

Propinsi Banten adalah hasil pemekaran dari Propinsi Jawa Barat yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Banten dengan wilayah meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Serang, dengan ibukotanya Serang, memiliki luas sekitar 9.683,48 Km2 .

Dari luas wilayah sekitar 9.683,48 Km2 (± 968.348 ha) terdapat hamparan hutan seluas 78.649,61 ha (2003) atau sekitar 8, 12%. Sementara itu, hutan produksi mengalami peningkatan dari 53.533,60 ha pada tahun 2003 menjadi 72.295,47 ha hingga tahun 2004, yang terdiri dari : 42.537,55 ha hutan produksi tetap dan 29.757,92 ha hutan produksi terbatas.

KARAKTERISTIK PENDUDUK
Penduduk Provinsi Banten sebagian besar adalah suku bangsa Sunda dan Baduy. Suku Baduy merupakan suku asli Banten yang masih menjaga tradisi anti modernisasi. Suku Baduy-Rawayan tinggal dikawasan Cagar Budaya Pegunungan Kendeng seluas 5.101,85 ha di daerah Kenekes. Daerah ini dikenal sebagai wilayah tanah titipan dari nenek moyang, yang harus dipelihara dan dijaga baik-baik, tidak boleh dirusak, tidak boleh diakui sebagai hak milik pribadi.

ISU-ISU STRATEGIS PROVISI BANTEN :
1. Permasalahan Kemiskinan dan Sosial
2. Pendidikan dan Kesehatan
3. Pengembangan Ekonomi Daerah dan Masyarakat
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka perlu peningkatan pembangunan ekonomi dalam berbagai aspek yaitu pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam daerah secara bertanggungjawab
4. Sarana dan Prasarana Wilayah
5. Penataan Ruang, Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup
Pelaksanaan pembangunan seringkali mengabaikan daya dukung lingkungan, sehingga dalam jangka waktu tertentu terjadi berbagai kerusakan dan menurunnya kualitas lingkungan baik darat, udara dan air. Aspek yang menjadiperhatian pengelolaan sumber daya alam yang bertanggungjawab, pengelolaan sumber daya air yang baik, penanganan lahan kritis, penanganan berbagai pencemaran/kerusakan didarat, air dan laut, pengelolaan persampahan dan limbah.
6. Pengembangan Kawasan
7. Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Latar Belakang Munculnya Kebijakan
Berdasarkan kondisi umum , karakteristik penduduk, isu-isu strategis Propinsi Banten serta dengan mengacu kepada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemda Pasal 10 ayat (1); dimana disebutkan “Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan perundang-undangan”.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan kehutanan. Salah satu kegiatan pengendalian peredaran hasil hutan adalah kegiatan pengujian hasi hutan terhadap permohonan penerbitan dokumen legalitas hasil hutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau Daftar Pengangkutan Pengganti.
Sebagai daerah baru hasil pemekaran maka Pemda Propinsi Banten membutuhkan banyak dana untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah melalui retribusi.

Pemda Provinsi Banten memanfaatkan celah dalam rangka mengawasi hutan untuk memungut retribusi pengujian hasil hutan. (UU 22 tahun 1999 Pasal 10 ayat 1).

DASAR HUKUM PEMBUATAN PERDA
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Poin-Poin Perda No 42 Tahun 2002
1. Yang dimaksud dengan pengujian hasil hutan kayu dalam Perda ini adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari pemeriksaan legalitas pemilikan, penguasaan dan pengangkutan hasil hutan, pengukuran dan penetapan jenis hutan kayu (Pasal 1).
2. Kegiatan Pengujian hasil hutan tersebut dimaksudkan sebagai upaya pengendalian peredaran hasil hutan yang dilaksanakan daerah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak negara atas hasil hutan dan kelestarian hutan (Pasal 1).
3. Pengujian hasil hutan dilakukan terhadap setiap permohonan penerbitan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Daftar Pengangkutan Pengganti (DPP). SKSHH adalah dokumen yang berfungsi sebagai legalitas pengangkutan penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu (Penjelasan Pasal 1).
4. Setiap hasil hutan kayu yang masuk, beredar dan keluar daerah, wajib disertai dan dilengkapi bersama – sama dengan SKSHH (Pasal 2)
5. Poin-Poin Perda No 42 Tahun 2002 (Lanjutan)
6. Setiap orang dan atau badan hukum yang akan mengedarkan hasil hutan kayu wajib mengajukan permohonan pengujian hasil hutan kayu dengan dilengkapi dokumen SKSHH; (2) Tata cara permohonan pengujian hasil hutan kayu diatur dengan keputusan Gubernur (Pasal 3 ayat 1).
7. Subjek retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang memerlukan pelayanan pengujian hasil hutan kayu; Objek retribusi adalah jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah berupa pelayanan pengujian hasil hutan kayu; Retribusi pengujian hasil hutan kayu digolongkan sebagai retribusi jasa umum (Pasal 6 ayat 1, 2, 3).
8. Setiap pengujian hasil hutan dikenakan retribusi sesuai jenis kelompok hasil hutan yang diperiksa (Pasal 8).

Tujuan Perda No. 42 tahun 2002
Berdasarkan uraian diatas, Peraturan Daerah ini mempunyai tujuan pokok antara lain :
Peredaran hasil hutan di Propinsi Banten berjalan dengan tertib, lancar dan efisien.
Sebagai pengamanan terhadap berbagai kepentingan negara seperti kelestarian hutan, pendapatan asli daerah, dan pemanfaatan hasil hutan secara optimal
Sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
Mendorong laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Banten

Dampak Positif dan Negatif Dari Perda No. 42 Tahun 2002
No Dampak Positif Dampak Negatif
1. Adanya tambahan pendapatan asli bagi daerah Adanya high cost economy bagi para pengusaha karena bertambahnya iuran maupun pungutan
2. Pengawasan hutan Terjadi tumpang tindih peraturan antara daerah dengan pusat
3. Upaya pelestarian lingkungan Pembuatan Perda ini menjadi sia-sia karena hanya berlaku selama 5 tahun.
4. Menjaga lingkungan komunitas masyarakat asli (Baduy)

Dibatalkan Melalui Kepmendagri No. 142 tahun 2007
Setelah diberlakukan selama 5 tahun (18 Desember 2002 s/d 1 Nopember 2007) akhirnya Perda ini dibatalkan oleh Mendagri melalui Kepmen No. 142 tahun 2007 dengan alasan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, karena:
1. Terhadap pemberian izin pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan telah dikenakan pungutan dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, bahwa iuran pemanfaatan hutan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari sumber daya hutan, terdiri dari:
• Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);
• Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan
• Dana Reboisasi (DR).

2. Kegiatan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan bersifat administrasi dan telah termasuk dalam SKSHH yang merupakan kewenangan Pusat.

SARAN DAN KESIMPULAN
1. Kalau dilihat secara komprehensif peraturan-peraturan (UU 22-1999, 41-1999 dan 34-2000) yang melatarbelakangi lahirnya Perda ini, ada kesalahan persepsi dalam menafsirkannya antara Pemda Propinsi Banten dengan Departemen Dalam Negeri dalam hal kewenangan pengurusan sumberdaya alam berupa hasil hutan.
2. Tetapi perlu diingat bahwa dalam pembuatan Peraturan Daerah harus mengacu pada peraturan yang lebih tinggi (tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi).
3. Dalam pembuatan Perda perlu dihindari pengenaan pajak dua kali terhadap obyek pajak yang sama
4. Walaupun dalam UU No 41 tahun 1999 pasal 4 dibunyikan: “Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ” tetapi sebaiknya melibatkan pemerintah daerah dalam hal pengawasan.
5. Bagi Pemerintah Provinsi Banten ada alternatif pengganti penerimaan pendapatan yaitu pemanfaatan hasil hutan non kayu yang potensinya sangat besar (beberapa penelitian menyebutkan bahwa nilai hutan dari hasil kayu hanya 7 persen, sementara selebihnya berasal dari hasil hutan non kayu). Hasil hutan non kayu yang cukup potensial antara lain adalah rotan, tanaman obat-obatan, dan madu.
6. Dengan dibatalkannya Perda ini oleh Mendagri maka Pemda Propinsi Banten tidak lagi melakukan penarikan retribusi karena bukan menjadi wewenangnya tetapi adalah wewenang Pemerintah Pusat sesuai dengan UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Rabu, 30 Desember 2009

Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah Perbatasan:

Padang Pariaman – Agam – Tanah Datar – Solok –
Padang – Pariaman – Mentawai


Oleh: Andri Satria Masri

PENDAHULUAN
Sejak diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, daerah-daerah menaruh harapan yang sangat besar agar daerah-daerah bisa lebih berdaya dan mandiri demi kemakmuran masyarakatnya.
Adalah wajar jika era ini sangat dinanti-nanti, sebab dengan penerapan otonomi daerah, dengan titik berat pada kabupaten dan kota, peran serta fungsi pemerintah daerah baik di bidang administrasi publik maupun keuangan, meningkat sangat pesat.

Sebenarnya keinginan melaksanakan otonomi daerah itu dilandasi oleh Pasal 18 UUD 1945 yang antara lain mengamanatkan, daerah di Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

SEJARAH PANJANG OTONOMI DAERAH
Berdasarkan sejarah, ketentuan otonomi di Indonesia kira-kira dimulai pada tahun 1903. Saat itu Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Desentralisatie wet yang merupakan dasar hukum pertama berkaitan dengan desentralisasi di Indonesia . Menurut Dadang Solihin, Undang-undang Desentralisasi tahun 1903 itu masih sangat sempit, yaitu bukannya membentuk pemerintahan-pemerintahan daerah yang otonom, melainkan hanya pembentukan dewan-dewan daerah yang harus bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan uang yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat . Kemudian pada tahun 1905 lahirlah Decentralisatie Besluit (keputusan) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda, sebagai pelaksanaan Decentralisatie wet 1903.

Lebih jauh Sudarsono memaparkan, segera setelah kemerdekaan, Pemerintah RI mengeluarkan UU No. 1/1945 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasar UU ini Kepala daerah menjalankan dua fungsi yaitu sebagai Kepala Daerah Otonom dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Karena itu kendatipun kehendak desentralisasi cukup nyata, pelaksanaan dekonsentrasi sangat dominan. Dalam perkembangannya, UU No.1/1945 diganti dengan UU No. 22/1948 yang lebih menekankan praktek demokrasi parlementer sesuai dengan sistem pemerintahan saat itu. Secara keseluruhan bahwa berdasarkan UU No. 22/1948, kontrol pemerintah pusat kepada daerah masih sangat kuat.

Selanjutnya UU No. 22/1948 direvisi lagi dengan UU No. 1/1957. Pelaksanaan UU No. 1/1957 tidak berjalan lancar, bahkan mendapat tantangan kuat dari berbagai pihak termasuk Angkatan Darat. Itulah sebabnya maka pada tahun 1959, Presiden RI mengeluarkan Penetapan Presiden No. 6/1959 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Penpres 6/1959 ini penekanan desentralisasi beralih kepada kontrol pemerintahan pusat yang kuat terhadap pemerintahan daerah.

Pendulum bergeser lagi secara significant dengan dikeluarkan UU 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Dengan UU ini kontrol Pusat sangat kuat. Daerah tidak lebih dari perpanjangan tangan untuk mensukseskan program-program pemerintah pusat. Tapi, sayangnya, penerapan UU ini, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, sangat lambat. Aturan pelaksanaannya malah baru terbit pada tahun 1992, yakni PP 45/1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat di kabupaten. Lalu PP 8/1995 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah kepada 26 Daerah Tingkat (Dati) II Percontohan.

Harus diakui bahwa sistim ini telah menciptakan stabilitas di berbagai daerah termasuk situasi yang kondusif bagi investor asing. Tetapi juga disinyalir bahwa stabilitas yang terjaga selama 30 tahun telah menciptakan ketergantungan daerah kepada pusat dalam hampir seluruh segi otonomi daerah seperti kewenangan, keuangan, kelembagaan, personil, perwakilan dan tentu saja pelayanan. Dapat diduga juga bahwa rendahnya kreatifitas dan prakarsa daerah juga disumbang oleh sistim seperti ini.

Sudarsono menyimpulkan, bahwa ekses paling besar yang secara akumulatif terjadi selama 30 tahun adalah sentralisasi di hampir semua kehidupan pemerintahan. Bangsa Indonesia menghadapi problem konkrit bidang keadilan dan kesenjangan baik antara pusat dan daerah (vertical imbalance) maupun antar daerah (horizontal imbalance).

Bersamaan dengan krisis multi dimensi yang dihadapi bangsa Indonesia, termasuk krisis perekonomian, pelaksanaan pemerintahan yang sentralistik ini telah melahirkan gelombang protes besar-besaran sepanjang tahun 1997-1998. Akhirnya dikeluarkanlah UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bersama dengan itu tekanan yang semakin kuat terhadap pusat untuk penyelesaian masalah Aceh dan Papua dikeluarkanlah berturut-turut pada tahun 2001 UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Setelah diberlakukannya UU 22/1999 selama 5 tahun, kemudian diganti dengan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan paradigma dalam pemerintahan daerah, yang semula lebih berorientasi sentralistik menjadi desentralistik dan menjalankan otonomi seluas-luasnya. Salah satu aspek penting kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi adalah peningkatan pelayanan umum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah. Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemerintahan di banyak negara, salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah adalah kapasitas atau kemampuan daerah dalam berbagai bidang yang relevan. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing daerah diperlukan kemampuan atau kapasitas Pemerintah Daerah yang memadai.

KONSEP DASAR KOORDINASI DAN KERJA SAMA DAERAH
Suparmono dalam slide kuliahnya menjelaskan pengertian kerja sama daerah sebagai kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota yang lain dan atau Gubernur, Bupati/Walikota dengan pihak ketiga secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Menurut Suparmono, kerja sama daerah yang ideal dilakukan dengan berdasarkan prinsip:
a. efisiensi;
b. efektivitas;
c. sinergi;
d. saling menguntungkan;
e. kesepakatan bersama;
f. itikad baik;
g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI;
h. persamaan kedudukan;
i. transparansi;
j. keadilan; dan
k. kepastian hukum.

Lebih lanjut Suparmono menyebutkan, kerjasama antar daerah hampir tidak bisa dihindarkan, karena banyak urusan daerah yang tidak bisa dibatasi dalam teritori administratif masing-masing daerah, antara lain karena:
1. Sudah adanya keterkaitan antar daerah,
2. Meningkatkan efisiensi dalam ukuran-ukuran economies of scale (skala ekonomi),
3. Meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik,
4. Perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah-daerah,
5. Adanya daerah yang surplus fasilitas/sumber daya,
6. Adanya kemungkinan duplikasi pelayanan yang diberikan di beberapa daerah yang berdekatan.

Dasar Hukum Kerja Sama Daerah:
1. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 195: Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan serta Pasal 196, Pasal 197 dan Pasal 198.;
2. UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah;
3. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. PP 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. PP 7/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009;
6. Perpres 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
7. Permendagri 3/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 120/1730/SJ tanggal 13 Juli 2005.

KERJA SAMA ANTAR WILAYAH DAN TANTANGAN GLOBAL
Dengan otonomi, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan seluruh komponen daerah. Pelaksanaan otonomi daerah jelas mempertegas prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi keanekaragaman daerah dan supremasi hukum.
Dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki, pemerintah daerah perlu menggali, mengolah dan memberdayakan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) daerahnya. Kegiatan tersebut hendaknya dilakukan pada seluruh kawasan secara merata baik di perkotaan, perdesaan dan wilayah perbatasan. Agar gerak laju dan dinamika pembangunan menjadi lebih cepat dan kokoh maka diperlukan kerja sama dan koordinasi pembangunan dengan daerah perbatasan.

Kerja sama pembangunan antarwilayah tingkat kota dan kabupaten yang bertetangga diperlukan sebagai upaya merebut manfaat optimal keterbukaan perdagangan bebas regional seperti ASEAN. Keterbukaan perdagangan akan memberikan peluang yang lebih besar bagi Kabupaten Padangpariaman untuk memasarkan produknya di daerah lain. Pada saat yang sama, peluang pasar yang ada termasuk di Kabupaten Padangpariaman sendiri akan dimanfaatkan daerah lain baik di Propinsi Sumatera Barat, Sumatera maupun Malaysia, Thailand dan Singapura.

Dalam menghadapi persaingan yang terjadi, Kabupaten Padang Pariaman perlu melakukan koordinasi dan kerja sama pembangunan antarwilayah dengan daerah lain di Sumatera Barat, antara lain dengan Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Menawai. Koordinasi dan kerja sama perlu mendapat perhatian semua daerah yang berkepentingan agar keterbukaan perdagangan regional ASEAN mampu memberikan manfaat optimal. Dengan demikian, setiap daerah akan mampu mengembangkan setiap potensi ekonomi di mana keuntungan komparatifnya memang telah ada.

KONDISI STRATEGIS KABUPATEN PADANGPARIAMAN
Secara geografis, Kabupaten Padangpariaman berbatasan dengan Kabupaten Agam di Utara, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar di Timur, Kota Padang di sebelah Selatan, Kota Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai di sebelah Barat. Akibat posisi geografis yang berbatasan, daerah tersebut mempunyai pengaruh besar bagi perekonomian Kabupaten Padangpariaman di samping kota dan kabupaten lainnya di Sumatera Barat maupun Sumatera pada umumnya.

Kerja sama ekonomi dan pembangunan antar daerah tersebut dalam upaya menentukan arah pembangunan daerah yang mampu merespon kebutuhan pasar sampai saat ini belum dilakukan. Pengaruh dari sentralistik tampaknya masih membekas dalam setiap sanubari pengambil kebijakan di masing-masing daerah sehingga melemahkan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi. Tampaknya pemerintah daerah tidak berupaya kuat untuk mengembangkan pembangunan daerah, selain hanya menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat. Sehingga, perdagangan dan pembangunan ekonomi antar daerah tidak terkoordinasi dengan baik.

Kota Padang sebagai pusat pemerintahan Sumatera Barat dan memiliki berbagai fasilitas untuk tumbuh dan berkembang, merupakan pasar yang potensial bagi produk dari Kabupaten Padangpariaman. Apalagi jarak pusat Kota Padang dengan Kabupaten Padangpariaman paling dekat dibandingkan antara pusat Kota Padang dengan kota dan kabupaten lainnya di sekitar Kota Padang. Pabrik-pabrik yang ada di Kota Padang membutuhkan bahan baku yang tidak sedikit dan dengan harga murah. Kabupaten Padangpariaman adalah daerah tetangga yang paling dilirik karena dengan biaya transportasi yang relative lebih rendah menjadikan produk daerah ini memiliki daya saing yang lebih tinggi di Kota Padang.

Daerah perbatasan antara kedua daerah sekarang menjadi daerah yang memiliki pertumbuhan cepat. Kawasan Padang Industrial Park (PIP), tempat berlokasinya pabrik yang mendukung perekonomian Sumatera Barat di masa depan dan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) berlokasi di daerah ini. Kabupaten Padangpariaman dan Kota Padang berpeluang untuk memacu pembangunan ekonomi dan masyarakatnya dengan mendukung kawasan ini sehingga bermanfaat optimal.

Saat ini ibukota Kabupaten Padangpariaman masih berada di Kota Pariaman, di mana sebelumnya Kota Pariaman merupakan bagian dari Kabupaten Padangpariaman. Sebagai kabupaten induk Kabupaten Padangpariaman masih ikut bertanggung jawab membantu terselengaranya pembangunan ekonomi di Kota Pariaman. Selain memiliki hubungan historis yang sangat kental dari segi sosial, budaya dan ekonomi, Kota Pariaman sangat berarti bagi Kabupaten Padangpariaman terutama di bidang perdagangan, karena sebagian besar pelaku ekonomi di pasar Kota Pariaman adalah masyarakat Kabupaten Padangpariaman sendiri.

Dalam pengadaan air bersih, Kota Pariaman sangat bergantung dengan PDAM Kabupaten Padangpariaman karena berdasarkan skala ekonomi, tidaklah efisien bagi pemerintah Kota Pariaman untuk mengadakan sendiri pelayanan air bersih bagi warganya. Untuk itu, pada tahun 2008, Pemerintah Kota Pariaman melakukan penyertaan modal di PDAM Kabupaten Padangpariaman dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih bagi warganya. Kerja sama ini dilakukan antara Pemkot pariaman dengan PDAM Kabupaten Padangpariaman melalui Pemkab Padangpariaman.

Kabupaten Kepulauan Mentawai, sama halnya dengan Kota Pariaman, sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Padangpariaman yang kemudian menjadi kabupaten tersendiri, berada di sebelah Barat Kabupaten Padangpariaman, juga memiliki hubungan historis yang cukup kuat satu sama lain. Angkutan laut sebagai angkutan dominan ke Mentawai tidak bisa dilakukan dari Kabupaten Padangpariaman, sebab pelabuhan yang melayani masyarakat untuk bepergian ke Mentawai hanya ada di Padang. Sehingga masyarakat Kabupaten Padangpariaman yang bepergian ke Mentawai harus melalui jalan darat terlebih dahulu ke Padang. Padahal, potensi untuk membangun pelabuhan laut di Kabupaten Padangpariaman cukup bagus.

Di sebelah Utara, Kabupaten Padangpariaman berbatasan dengan Kabupaten Agam. Hubungan antara kedua daerah berbatasan ini cukup kuat. Masayarakat Kabupaten Padangpariaman yang berada di perbatasan antara Kabupaten Padangpariaman dengan Kabupaten Agam cenderung untuk berjual beli ke pasar-pasar yang ada di Kabupaten Agam, seperti pasar di Tiku dan Lubuk Basung. Hal ini karena mereka lebih dekat ke daerah tersebut daripada harus ke pusat kota Kabupaten Padangpariaman.
Daerah perbatasan di sebelah Timur Kabupaten Padangpariaman yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok mempunyai pusat pemerintahan dan perekonomian cukup jauh dari Kabupaten Padangpariaman. Daerah perbatasan di antara keduanya adalah kawasan hutan yang dilindungi sebagai penyangga ekosistem.

Dalam bukunya, “Strategi dan Potensi Padangpariaman”, Muslim Kasim menuliskan bahwa kerja sama pembangunan dengan daerah perbatasan di Kabupaten Padangpariaman mempunyai tujuan umum yakni mewujudkan masyarakat Kabupaten Padangpariaman yang maju secara merata dan berdaya saing tinggi dengan taraf hidup semakin meningkat melalui pendayagunaan sumber daya yang memperhatikan saling ketergantungan dengan daerah sekawasan, sehingga mampu menghadapi persoalan global.

Secara lebih khusus, tulis Muslim, tujuan kerja sama pembangunan dengan daerah perbatasan dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Menggali dan memberdayakan sumber daya ekonomi Kabupaten Padangpariaman sehingga terwujud perekonomian yang lebih baik, terarah, dan berkesinambungan dengan mencari peluang dan potensi ekonomi di daerah perbatasan.
2. Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing dan mempunyai keterampilan di berbagai bidang yang dibutuhkan.
3. Meningkatkan profesonalisme aparat pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan jasa kepemerintahan yang optimal, adil dan bertanggung jawab.
4. Membangun dan memberikan pelayanan pemerintahan di daerah perbatasan setara dengan kawasan lainnya di Kabupaten Padangpariaman.

Sedangkan sasaran bidang kerja sama pembangunan yang bisa dilakukan adalah:
1. Meningkatnya kerja sama ekonomi, pembangunan dan perdagangan yang kuat dengan daerah perbatasan.
2. Meningkatnya jaringan transportasi dan informasi antara daerah berhubungan.
3. Tumbuhnya produsen ekonomi lokal baru yang mampu mmenuhi kebutuhan pasar, baik lokal maupun daerah lain.
4. Terciptanya saling pengertian dan kerja sama kawasan perbatasan dalam menyikapi persoalan yang timbul.
5. Meningkatnya pemerataan pembangunan antarwilayah.

Daerah perbatasan di Kabupaten Padangpariaman umumnya belum terjangkau oleh kegiatan pembangunan dan pelayanan pemerintahan secara memadai. Selama ini telah diupayakan untuk membangun sarana dan prasarana yang menjangkau daerah perbatasan, namun hasilnya belum optimal karena keterbatasan dana pemerintah dan luasnya wilayah yang harus dijangkau. Akibatnya daerah perbatasan banyak yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan jauh tertinggal dibandingkan daerah lain. Pembangunan daerah perbatasan penting dilakukan dalam upaya pemerataan pembangunan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekaligus menggali ragam potensi daerah yang ada.

PENUTUP
Bekerja sama dalam melaksanakan pembangunan antar wilayah berbatasan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dibantahkan. Banyak kendala dan hambatan yang dihadapi di lapangan apabila menyangkut dengan pelayanan pemerintah kepada warganya yang ada di perbatasan. Untuk itu, cara yang paling mudah dilakukan adalah melakukan kerja sama yang terlembaga dalam suatu kesapakatan yang dijembatani oleh pihak Pemerintah Propinsi.

Sebagai daerah yang dikelilingi oleh enam daerah, yaitu Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok dan Kabupaten Kepulauan Mentawai; Kabupaten Padangpariaman harus menggagas suatu bentuk kerja sama di segala bidang kehidupan yang saling menguntungkan dengan keenam daerah kabupaten/kota tersebut terutama dalam rangka percepatan pembangunan daerah perbatasan.

Kerja sama antara Kabupaten Padangpariaman dengan Kota Pariaman dan Kota Padang bisa dilaksanakan dalam aspek: pendidikan dasar; pelayanan kesehatan (Puskesmas); penanganan sampah terpadu; penyuluhan pertanian; pengairan, penanganan daerah aliran sungai (DAS); perencanaan tata ruang dan lain-lain.

Sementara itu untuk daerah perbatasan yang ibukota dan pusat perekonomiannya berjauhan, kerja samanya berdasarkan kebutuhan dan situasional. Kegiatan yang bisa dikerjasamakan adalah: pengembangan potensi dan komoditi unggulan dari masing -masing daerah.

Khusus untuk daerah perbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Solok dapat dilakukan kerja sama dalam pengawasan terpadu kelestarian hutan lindung sebagai daerah penyangga ekosistem dan daerah resapan air.

Akhirnya, dengan keleluasan menjalankan roda pemerintahan melalui otonomi daerah, setiap daerah dapat melahirkan inovasi-inovasi untuk kemajuan daerahnya masing-masing salah satunya peningkatan pembangunan daerah perbatasan melalui kerja sama daerah perbatasan.


DAFTAR REFERENSI:

  1. Dadang Solihin, Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia, slide bahan kuliah yang disampaikan pada tanggal 8 Agustus 2006 di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara dan dimuat dalam situs http://www.docstoc.com/docs/1825482/Sistem-Pemerintahan-Daerah.
  2. Muslim Kasim, Strategi dan Potensi Padangpariaman, dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi, Indomedia, Jakarta, 2004.
  3. Sudarsono Hardjosoekarto, Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Makalah yang dimuat dalam situs http://jurnalskripsitesis.wordpress.com/2008/03/22/hubungan-pusat-dan-daerah-dalam-kerangka-kebijakan-desentralisasi-dan-otonomi-daerah/.
  4. Suparmono, SE, M.Si, Kerjasama Daerah, Slide kuliah Ekonomi Regional.
  5. Laporan Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Perusda, BUMD dan Investor Dalam Rangka Pengembangan Usaha Daerah di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2006
  6. Majalah Forum Keadilan tahun 2001.

Refleksi 10 Tahun UU Anti Monopoli

Oleh: Andri Satria Masri

Pendahuluan

Fungsi untuk menjalankan administrasi dan ketatausahaan Negara termasuk juga menyelenggarakan perekonomian dan kebijakan masalah-masalah sosial, merupakan tugas yang diperintahkan konstitusi kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan administrasi Negara.

Birokrasi administrasi Negara sebagai organisasi mempunyai kewenangan membuat kebijakan publik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Kebijakan publik dapat dikeluarkan dalam bentuk peraturan maupun keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Kebijakan publik lazimnya menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang idealnya dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan pendapat umum.

Peraturan maupun keputusan yang dikeluarkan oleh pemegang otoritas publik dalam bentuk kebijakan publik ditetapkan secara tertulis dan berisi tindakan hukum yang konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sementara itu, hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, apakah itu kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya, pendidikan apalagi yang tak kalah pentingnya adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi.

Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas di satu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi di lain pihak sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi.
Peranan hukum tersebut haruslah terukur sehingga tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi daya dorong utama dalam pembangunan ekonomi. Ukuran dimaksud adalah sejauh mana hukum harus berperan, dengan cara bagaimana dan kepada siapa hukum itu mendelegasikan peranannya dalam kegiatan nyata dan peri kehidupan ekonomi warganya.

Sebagai salah satu contoh menarik mengkaji peranan hukum dalam suatu kebijakan ekonomi adalah UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang lebih dikenal sebagai UU Antimonopoli.

UU Antimonopoli ini menarik dikaji karena sejak diberlakukannya UU ini banyak menimbulkan pro dan kontra dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan isi UU ini seperti perusahaan-perusahaan kecil, menengah dan besar baik dalam PMDN maupun PMA. Namun secara tidak langsung UU ini sangat menguntungkan masyarakat sebagai konsumen dari produk-produk yang selama ini disinyalir menjalankan praktek-praktek yang dilarang dalam UU ini, terutama dari segi penetapan harga.

Latar Belakang Kelahiran UU Antimonopoli
Latar belakang diundangkannya Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI No. 33 Tahun 1999) adalah karena sebelum UU tersebut diundangkan muncul iklim persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia, yaitu adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, baik itu dalam bentuk monopoli maupun bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat lainnya. Pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok pengusaha tertentu terutama yang dekat dengan kekuasaan, telah menyebabkan ketahanan ekonomi Indonesia menjadi rapuh karena bersandarkan pada kelompok pengusaha-pengusaha yang tidak efisien, tidak mampu berkompetisi, dan tidak memiliki jiwa wirausaha untuk membantu mengangkat perekonomian Indonesia.

UU No. 5/1999 ini diundangkan setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi di tahun 1997-1998 yang meruntuhkan nilai rupiah dan membangkrutkan negara serta hampir semua pelaku ekonomi. Undang-undang ini juga merupakan salah satu bentuk reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh International Monetary Fund untuk bersedia membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Undang-undang ini berlaku efektif pada tanggal 5 Maret 2000. Untuk mengawasi dan menerapkan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Pengawas Persaingan Usaha atau disingkat KPPU (berdasar pasal 30 UU No. 5/1995).

Secara umum, isi UU No. 5/1999 telah merangkum ketentuan-ketentuan yang umum ditemukan dalam undang-undang antimonopoli dan persaingan tidak sehat yang ada di negara-negara maju, antara lain adanya ketentuan tentang jenis-jenis perjanjian dan kegiatan yang dilarang undang-undang, penyalahgunaan posisi dominan pelaku usaha, kegiatan-kegiatan apa yang tidak dianggap melanggar undang-undang, serta perkecualian atas monopoli yang dilakukan negara.

Sejauh ini KPPU telah sering menjatuhkan keputusan kepada para pelaku usaha di Indonesia yang melakukan perjanjian-perjanjian atau kegiatan-kegiatan yang dikategorikan terlarang oleh UU No. 5/1999 serta yang menyalahgunakan posisi dominan mereka.
Perjanjian yang dilarang oleh UU No. 5/1999 adalah: oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, intregasi vertikal, dan perjanjian tertutup. Sedang kegiatan yang dilarang oleh UU No. 5/1999 adalah: monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persengkongkolan.

Pada 5 Maret 2009 yang lalu UU No. 5/1999 genap berusia sepuluh tahun, waktu yang cukup panjang dan relevan untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan UU Antimonopoli tersebut.
Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sementara itu, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Sepuluh tahun penerapan UU Antimonopoli perlu dilakukan suatu refleksi, apa dampaknya bagi dunia usaha, bagi konsumen dan pemerintah. Selama sepuluh tahun berlakunya UU Antimonopoli, sejak tahun 2000 sampai sekarang menurut Zubaedah, Kasubdit Advokasi KPPU, KPPU telah menerima 963 laporan pelanggaran tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Setelah laporan itu diklarifikasi, yang ditindaklanjuti berjumlah 179. Dari jumlah tersebut sebanyak 121 diputuskan, 43 statusnya penetapan, sedangkan 15 lainnya sedang ditangani.

Dilihat dari jumlah kasus yang dilaporkan, yang sudah diputuskan dan yang sedang diproses, KPPU dapat dikatakan tergolong aktif melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tetapi yang perlu dievaluasi secara sederhana adalah dampak UU Antimonopoli tersebut terhadap pelaku usaha, terhadap konsumen dan Pemerintah sendiri.

Tujuan UU Antimonopoli
Sebelum lebih jauh mengkaji UU Antimonopoli ini, perlu diketahui terlebih dahulu tujuan UU Antimonopoli. Adapun tujuan UU Antimonopoli sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 3 adalah untuk:
a) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
c) mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
d)terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dari ke empat tujuan tersebut, Martinus Udin Silalahi dalam tulisannnya yang dimuat dalam situs Koran Harian Sore Sinar Harapan tanggal 9 Maret 2005 merumuskan menjadi dua tujuan pokok, yaitu tujuan ekonomi dan tujuan sosial. Menurut Martinus, maksud tujuan ekonomi adalah terselenggaranya persaingan usaha yang sehat, kondusif dan efektif yang mengakibatkan efisiensi ekonomi. Sedangkan tujuan sosial adalah melalui persaingan usaha yang sehat tersebut kesejahteraan masyarakat akan ditingkatkan (the maximization of consumer welfare), yaitu masyarakat akan mempunyai pilihan untuk membeli suatu barang atau jasa dengan harga yang lebih murah. Jadi, kedua tujuan tersebut menjadi dasar parameter untuk menilai, apakah dampak UU Antimonopoli tersebut terhadap pelaku usaha, terhadap masyarakat (konsumen), dan terhadap Pemerintah sendiri.

Dampak UU Antimonopoli bagi Pelaku Usaha
Dampak UU Antimonopoli tersebut bagi pelaku usaha adalah yang pertama, pelaku usaha tidak boleh menjalankan usaha dengan cara tidak fair atau menjalankan usaha merugikan pesaingnya baik secara langsung maupun tidak langsung; yang kedua pelaku usaha harus sungguh-sungguh bersaing dengan kompetitornya supaya tetap dapat eksis di pasar yang bersangkutan, baik dari aspek kualitas, harga maupun pelayanannya. Karena suatu pelaku usaha tidak tahu persis apa yang dilakukan oleh kompetitornya untuk tetap eksis, maka setiap pelaku usaha akan melakukan perbaikan peningkatan terhadap produknya (inovasi) untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik, harga yang lebih murah dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk menarik hati konsumen. Apakah ini sudah dijalankan oleh pelaku usaha di Indonesia? Sejak diberlakukannya UU Antimonopoli sepuluh tahun yang lalu, pelaku usaha umumnya sudah memperhatikan rambu-rambu yang ditetapkan di dalam UU Antimonopoli.

Paling tidak mengetahui bahwa ada UU Antimonopoli yang memberi kebebasan kepada pelaku usaha untuk menjalankan usahanya, tetapi kebebasan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam UU Antimonopoli tersebut.
Misalnya, adanya larangan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% untuk satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (Pasal 17), dan penguasaan pangsa pasar lebih dari 75% untuk dua atau tiga pelaku usaha (Pasal 25 ayat 2 huruf b). Namun, batasan ini tidak berlaku mutlak.

Artinya tidak setiap pelaku usaha melebihi pangsa pasar tersebut langsung dilarang, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu, apakah dengan melebihi penguasaan pangsa pasar yang ditetapkan tersebut mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Kalau ya, maka larangan tersebut dikenakan kepada pelaku usaha yang bersangkutan, kalau tidak, maka pelaku usaha tersebut tidak dikenakan larangan tersebut.

Dengan demikian UU Antimonopoli tidak anti perusahaan besar. Justru UU Antimonopoli mendorong perusahaan menjadi perusahaan besar asalkan atas kemampuannya sendiri, bukan karena melakukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

Dampak UU Antimonopoli bagi Masyarakat (Konsumen)
Dampak UU Antimonopoli bagi masyarakat (konsumen) sangat dirasakan, yaitu akibat persaingan antara pelaku usaha masyarakat mempunyai pilihan dalam membeli suatu produk tertentu, baik dari aspek harga, kualitas maupun pelayanannya.
Salah satu buktinya di sektor penerbangan, setelah sektor penerbangan diliberalisasi, masyarakat dapat menikmati bepergian dengan pesawat terbang, karena harga tiket pesawat terjangkau oleh masyarakat. Ini adalah merupakan dampak yang langsung dirasakan konsumen, karena persaingan usaha dijamin oleh UU Antimonopoli.
Konsumen lebih sejahtera, karena dahulu Konsumen tidak mampu membeli tiket pesawat kalau mau bepergian ke Surabaya misalnya, maka sekarang Konsumen dapat bepergian dengan pesawat terbang, karena tiket pesawat terjangkau oleh masyarakat.

Namun di sisi lain, dalam kasus angkutan umum ini, akibat terjadinya persaingan usaha yang sehat melalui “perang” tariff ini, perusahaan-perusahaan maskapai penerbangan tidak lagi memperhatikan keselamatan penumpangnya sehingga banyak terjadi kecelakaan yang merenggut banyak korban jiwa. Hal ini disebabkan maskapai penerbangan mencoba meningkatkan keuntungan dengan mengabaikan prosedur keselamatan penerbangan sebagai akibat harus menekan pendapatan dari penetapan tariff yang murah.
Terlepas dari permasalahan keselamatan penumpang yang merupakan tanggung jawab Departemen Perhubungan, dengan kehadiran UU Antimonopoli ini membuat konsumen lebih bisa menikmati fasilitas-fasiltas yang dulunya adalah barang mewah karena harga yang tidak terjangkau seperti fasilitas komunikasi seluler.

Dampak UU Antimonopoli bagi Pemerintah
Kehadiran UU Antimonopoli ini jelas sangat membantu tugas berat pemerintah dalam mengawasi persaingan usaha yang kerap merugikan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan produk-produk yang dihasilkan oleh dunia usaha. Sebelum kehadiran UU Antimonopoli ini pemerintah kesulitan untuk menyediakan pelayanan bagi masyarakat terkait dengan produk-produk yang banyak dibutuhkan masyarakat.

Di sisi lain, perusahan-perusahaan miliki pemerintah (BUMN) yang melayani kebutuhan publik seperti listrik (PLN), pos (PT. Pos Indonesia), pelayaran (PT. Pelni), maskapai penerbangan (PT. Garuda Indonesia), dll dituntut untuk dikelola secara benar dan professional dan tidak dimungkinkan lagi melakukan praktek monopoli atau diberi hak istimewa sesuai dengan tuntutan UU Antimonopoli.

BUMN yang dikelola dengan manajemen yang baik dan benar tidak akan mendapatkan kesulitan menghadapi UU Antimonopoli karena jauh sebelum dibelakukannya UU Antimonopoli ini mereka telah mendapatkan hak-hak istimewa untuk dapat berkembang dibalik keluhan-keluhan publik terhadap mutu pelayanannya. Kesempatan yang panjang dapat dipergunakan untuk memperkuat infrastruktur perusahaan hingga mencapai pelosok daerah di Indonesia. Dibanding perusahaan-perusahaan milik swasta sudah barang tentu BUMN lebih siap. Apabila ada permintaan dari BUMN untuk diberi hak ekslusif seperti yang diminta PT. Pos Indonesia maka perlu dicurigai sebagai ketidak beresan dalam pengelolaan usaha.

Permasalahan Pelaksanaan UU Antimonopoli
Pengalaman Negara Indonesia dalam menerapkan UU Antimonopoli belumlah banyak sehingga masih banyak ditemukan kekurangan di sana sini. Seperti yang disinyalir oleh Afifah Kusumadara, SH. LL.M. SJD dalam sebuah artikelnya menyatakan, sejauh ini KPPU belum pernah memberi keputusan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang dikecualikan dari ketentuan UU No. 5/1999, padahal terdapat sepuluh jenis perjanjian dan kegiatan usaha yang dikecualikan dari aturan UU No. 5/1999 (sebagaimana diatur di pasal 50 dan 51).

Lebih jauh Afifah mengatakan, sepuluh jenis perjanjian dan kegiatan usaha yang dikecualikan tersebut berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya karena dimungkinkan munculnya penafsiran yang berbeda-beda antara pelaku usaha dan KPPU tentang bagaimana seharusnya melaksanakan sepuluh jenis perjanjian dan kegiatan usaha tersebut tanpa melanggar UU No. 5/1999. Bisa jadi suatu perjanjian atau suatu kegiatan usaha dianggap masuk dalam kategori pasal 50 UU No. 5/1999 oleh pelaku usaha, tetapi justru dianggap melanggar undang-undang oleh KPPU. Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan lanjutan yang lebih detil mengatur pelaksanaan sepuluh jenis perjanjian dan kegiatan usaha tersebut demi menghindarkan salah tafsir dan memberikan kepastian hukum baik bagi pengusaha maupun bagi KPPU. Sebagaimana dapat dibaca di pasal 50 dan 51, aturan tentang sepuluh jenis perjanjian dan kegiatan usaha tersebut masing-masingnya diatur dengan sangat singkat, dalam satu kalimat saja.

Salah satu kegiatan/perjanjian usaha yang tidak dikategorikan melanggar UU No. 5/1999 adalah “perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri” (pasal 50 huruf g UU No. 5/1999). Ketentuan ini sangat sumir, terlalu singkat, yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.
Selain itu, KPPU sebagai lembaga yang diberi wewenang menjalankan UU Antimonopoli ini juga masih minim pengalaman dalam menerjemahkan amanah yang dimuat dalam UU Antimonopoli sehingga setiap keputusan yang dikeluarkan KPPU masih rentan bantahan dari pihak yang digugat.

Masih banyak yang harus dipahami oleh KPPU dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawal UU Antimonopoli baik dari segi pemahaman prosedur pengelolaan perusahaan, persaingan usaha, perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan ekonomi dari pengusaha yang kental dengan konsep capital untung dan rugi serta pemahaman terhadap kepentingan Negara yang lebih umum.

Penutup
Terlepas dari kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh UU Antimonopoli dan KPPU saat ini, UU Antimonopoli telah menjadi ikon penting dalam penataan ekonomi persaingan usaha yang sehat dan telah menimbulkan harapan baru bagi semua pihak terutama perusahaan-perusahan kecil menengah yang selama ini tidak berdaya bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar dan bermodal kuat.

UU Antimonopoli juga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Indonesia sebagai konsumen produk-produk yang dihasilkan perusahaan-perusahaan terutama menurunnya harga produk secara drastis dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Kondisi ini jauh berbeda sebelum diberlakukannya UU Antimonopoli dimana masyarakat tidak dapat menjangkau harga-harga produk yang relative mahal disbanding dengan tingkat pendapatan rakyat Indonesia yang masih rendah.


DAFTAR REFERENSI:
1. Martinus Udin Silalahi, Enam Tahun UU Antimonopoli: Refleksi Singkat dan Dampak bagi Dunia Usaha, dimuat dalam situs Koran Harian Sore “Sinar Harapan” tgl 9 Maret 2005.
2. Letter of Intent and Memorandum of Economic and Financial Policies yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia kepada IMF tanggal 11 September 1998. http://www.imf.org/external/np/loi/091198.htm. Diakses pada 29 Maret 2009.
3. KPPU Terima 963 Laporan Monopoli, Berita yang dimuat dalam situs www.kompas.com, tanggal 12 Maret 2009. Diakses pada 31 Maret 2009.
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
5. Modul Kuliah Aspek Hukum Dalam Kebijakan Ekonomi.


Minggu, 27 Desember 2009

Perjalanan Panjang Penyusunan Rancangan Perda Kab. Padang Pariaman tentang Penanaman Modal

Oleh: Andri Satria Masri

Pendahuluan

Tulisan ini memaparkan perjalanan panjang proses penyusunan sebuah kebijakan dalam bidang ekonomi Kabupaten Padang Pariaman dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Rencana penyusunan Ranperda yang diberi nama sama dengan UU No. 25 tahun 2007, Penanaman Modal, ini sudah mulai digagas sejak diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah namun sampai terbitnya revisi UU 25/1999 menjadi UU No. 32 tahun 2004, gagasan tersebut belum sempat direalisasikan. Baru pada tahun 2007, rencana penyusunan Ranperda Penanaman Modal tersebut masuk dalam daftar kegiatan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan mendapatkan anggaran dari APBD Kabupaten Padang Pariaman 2007.


Latar Belakang Penyusunan Ranperda Penanaman Modal
Sejak diberlakukannya otonomi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999, setiap daerah propinsi dan kabupaten/kota berlomba-lomba berbenah diri dari berbagai bidang kehidupan.

Dengan merujuk kepada UU tersebut, semua daerah berupaya mengenjot perekonomian dengan menerbitkan perda-perda yang dapat meningkatkan kas daerah terutama pajak dan retribusi daerah. Maka lahirlah banyak perda pajak dan retribusi daerah yang sangat memberatkan dunia usaha khususnya.

Disebabkan banyaknya keluhan dan kritikan terhadap UU ini, maka tidak berapa lama kemudian UU ini direvisi dan lahirlah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemrintahan Daerah.

Dalam UU yang baru ini disebutkan bahwa “urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota dan salah satunya meliputi pelayanan administrasi penanaman modal” (Pasal 14 ayat 1 huruf n). Sebagai penjabaran pasal ini, maka diterbitkanlah Undang-Undang Penanaman Modal yang baru, yaitu UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

UU 25/2007 ini merupakan hasil revisi dari UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Jadi UU 25/2007 ini adalah hasil revisi dari UU yang sudah 30 tahun berlaku serta gabungan dari dua UU yang mengatur masalah penanaman modal.

Bagi daerah, dengan merujuk UU 32/2004 dan UU 25/2007 ini, menjadi dasar yang sangat kuat bagi daerah untuk mengejewantahkannya dalam peraturan yang lebih rinci di daerah masing-masing melalui sebuah peraturan daerah. Seperti dapat kita baca dalam Bab XIII Pasal 30 antara lain disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan penanaman modal adalah urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
Berdasarkan pertimbangan di atas maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan untuk menyusun sebuah kebijakan yang mengatur tata cara penanaman modal di Kabupaten Padang Pariaman.

Perda Penanaman Modal ini pada dasarnya membuka ruang yang cukup bagi dunia usaha. Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk dikelola dan diusahakan demi kemaslahatan umat manusia, sehingga banyak sekali atau pada umumnya bidang usaha terbuka bagi penanam modal.

Perda Penanaman Modal itu memang sengaja membuka dan memberi kesempatan berusaha dengan kepastian hukum yang lebih kuat. Justru di sinilah letak filosofi dasar dari perda ini yang diharapkan bersifat instrumental bagi penanaman modal, bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dunia usaha. Tentu harapannya kemudian adalah tambahan investasi yang lebih besar agar perekonomian daerah bertambah baik. Pada gilirannya, pertambahan investasi dan dinamika ekonomi tersebut dapat menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan karena anggaran pemerintah tidak cukup untuk mengatasi dua hal tersebut.

Sebagai salah satu daerah otonom yang telah mengalami pengurangan wilayah, melalui pemekaran Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman kembali berupaya melakukan perencanaan peningkatan perekonomian daerah dengan memanfaatkan peluang penanaman modal melalui penyusunan Ranperda Penanaman Modal. Rencana penyusunan perda ini kemudian diserahkan tanggung jawab koordinasinya kepada Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian melalui pembentukan suatu Tim Penyusunan Ranperda Penanaman Modal yang terdiri dari:
1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
3. Kepala Bagian Perekonomian
4. Kepala Bagian Hukum
5. SKPD terkait dalam hal penanaman modal
Rencana penyusunan Perda ini sebelumnya telah didahului dengan penerbitan buku Prosedur Tetap (Protap) Penanaman Modal Kabupaten Padang Pariaman. Protap ini berisi aturan teknis tata cara melakukan penanaman modal di wilayah administrasi Kabupaten Padang Pariaman. Alasan protap ini dibuat adalah guna mengisi kekosongan aturan hukum dalam bidang penanaman modal karena protap yang dikeluarkan dengan Peraturan Bupati bisa cepat diterbitkan disbanding menunggu Perda Penanaman Modal yang berkemungkinan lama selesainya penyusunannya.

Stakeholder yang Berkepentingan dalam Penyusunan Suatu Perda

Dalam rangka penetapan dan pelaksanaan aturan (Perda) tersebut terdapat tiga stakeholder/komponen yang terlibat, yaitu masyarakat, Pemerintah daerah dan DPRD. Perumusan kebijakan, menurut berbagai macam teori, sebaiknya melibatkan masyarakat karena kebijakan yang akan dilahirkan pada umumnya sangat berkenaan dengan masyarakat terutama perda yang berisi tentang pajak atau retribusi.
Dalam sebuah workshop DPRD Kabupaten Bekasi di Bandung tanggal 27 Agustus 2008, Dadang Solihin menyampaikan cara pembentukan kebijakan daerah:
dengan memperhatikan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan:
1. Asas Kejelasan Tujuan:
Harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang tepat:
• Harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
• Dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
3. Asas Kesesuaian Muatan antara Jenis dan Materi Muatan
Harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya
4. Asas Dapat Dilaksanakan:
Karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Asas Kejelasan Rumusan:
• Harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi,
• Bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
6. Asas Keterbukaan:
Dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.
7. Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau lex superior derogate lex inferiori:
Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Asas lex specialis derogate lex generalis:
Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum
9. Asas lex posterior derogate lex priori:
Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.
10. Asas Keadilan:
Setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
11. Asas kepastian hukum:
Setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
12. Asas Pengayoman:
Setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
13. Asas Mengutamakan Kepentingan Umum:
Dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
14. Asas Kenusantaraan:
Setiap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan kesatuan wilayah Indonesia atau wilayah tertentu sesuai jenis peraturan perundang-undangan
15. Asas Kebhinekatunggalikaan:
Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitive dalam kehidupan masyarakat.
Memperhatikan asas-asas tersebut, ranperda Penanaman Modal Kabupaten Padang Pariaman pun disusun dengan tahapan rencana sebagaimana disampaikan Dadang Solihin berikut:
1. Identifikasi isu dan masalah
2. Identifikasi legal baseline atau landasan hukum dan bagaimana perda baru dapat menyelesaikan masalah
3. Penyusunan naskah akademik
4. Penulisan ranperda
5. Penyelenggaraan konsultasi publik (revisi ranperda dan apabila diperlukan melakukan konsultasi publik tambahan)
6. Pembahasan di DPRD
7. Penetapan ranperda

Dalam penyusunan perda, Dadang juga mengingatkan:
1. Menghindari pemberian kewenangan yang berlebihan;
2. Menghindari pengaturan dan persyaratan yang tidak perlu, berlebihan, dan sulit diterapkan;
3. Mengakomodasi ketetapan yang bersifat transparan, akuntabel, dan melewati proses pengambilan keputusan yang benar;
4. Melibatkan tokoh masyarakat setempat;
5. Menyelenggarakan proses pelibatan publik yang luas;
6. Meningkatkan efektivitas mekanisme penegakan hukum.
Mengacu dari apa yang disampaikan Dadang Solihin di atas, maka Tim Penyusunan Ranperda Penanaman Modal Kabupaten Padang Pariaman telah melalui tahapan-tahapan dimaksud, antara lain:
1. Identifikasi isu dan masalah
Sejak lahirnya UU No. 22/1999 dan UU 32/2004, Kabupaten Padang Pariaman belum memiliki payung hukum yang khusus di bidang penanaman modal, yang ada baru perda perizinan yang tidak memuat secara detil tata cara dan mekanisme penanaman modal di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Keadaan ini membuat iklim penanaman modal di kabupaten ini tidak begitu menarik karena tidak adanya kepastian hukum yang kuat untuk melindungi penanam modal.

2. Identifikasi legal baseline atau landasan hukum dan bagaimana perda baru dapat menyelesaikan masalah
Landasan hukum utama yang dipakai dalam penyusunan ranperda ini adalah UU 32/2004 dan UU 25/2007. Namun sayangnya, baik UU 32/2004 dan UU 25/2007 belum memiliki Peraturan Pemerintah (PP) sebagai petunjuk pelaksanaan dari kedua UU ini maka penyusunan ranperda ini menjadi sangat terkendala, apalagi (sebagai kabupaten yang musti merujuk perundang-undangan di tingkat propinsi) perda penananman modal di tingkat propinsi sampai saat ini pun belum selesai digarap, maka perda Kabupaten Padang Pariaman terhambat untuk diselesaikan.

3. Penyusunan naskah akademik
Pada tahapan ini, Tim Penyusunan Ranperda sepertinya terlupakan karena tidak pernah dalam rapat-rapat disebut-sebut. Hal ini bisa jadi disebabkan karena sudah “menjadi kebiasaan” di Kabupaten Padang Pariaman bahwa setiap perda yang dihasilkan tidak disertai dengan naskah akademiknya. Apabila ditanyakan akar penyebabnya bisa jadi karena piha DPRD sendiri tidak pernah menanyakannya.

4. Penulisan ranperda
Memasuki tahap penulisan ranperda ini, berdasarkan UU 25/2007 maka telah dirampungkan ranperda Penanaman Modal Kabupaten Padang Pariaman dengan memuat 11 Bab dan 23 Pasal. Rumusan ini sementara ini adalah hasil dari pembahasan Tim Penyusunan setelah mempelajari UU 25/2007 dan hasil dari studi banding ke beberapa daerah di Propinsi Sumatera Barat yang telah lebih dahulu merumuskan perda semacam ini. Ditambah dengan konsultasi awal dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat.

5. Penyelenggaraan konsultasi publik (revisi ranperda dan apabila diperlukan melakukan konsultasi publik tambahan)
Setelah konsep ranperda ini selesai ditulis maka dilakukanlah konsultasi public dengan melaksanakan workshop Ranperda Penanaman Modal dengan mengundang seluruh stakeholder di Kabupaten Padang Pariaman dan menghadirkan pembicara dari Badan Koordinasi dan Promosi Penananam Modal Daerah (BKPPMD) Propinsi Sumatera Barat serta dari kalangan akademisi, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Dari workshop ini Tim Penyusun mendapat masukan-masukan yang sangat berharga bagi penyempurnaan penyusunan ranperda.

Karena dipandang perlu lebih mempertajam hasil workshop, Tim Penyusun merasa perlu melakukan konsultasi publik tambahan maka diadakanlah konsultasi dengan pihak akademis dari Universitas Andalas.
Sampai pada tahapan ini, penyusunan ranperda terpaksa berhenti karena waktu yang tersedia sudah habis karena memasuki tahun anggaran baru (2008).

Penutup
Dalam tahapan penyusunan suatu kebijakan ekonomi dalam bentuk produk hukum, banyak faktor yang harus dipertimbangkan, karena, seperti yang dikemukakan Dadang Solihin, bahwa setiap kebijakan yang diambil akan sangat besar pengaruhnya bagi setiap pihak yang berkepentigan.

Salah satu faktor yang sangat penting di perhatikan adalah faktor legal baseline atau landasan hukum. Karena dengan memperhatikan faktor ini maka daerah dapat menghemat biaya dan tenaga dalam penyusunan suatu kebijakan.

Apabila faktor ini tidak diperhatikan maka kebijakan yang telah disusun dalam suatu produk hukum akan menjadi terbuang sia-sia apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya (Perda Propinsi, PP atau UU), karena berpotensi dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Namun, di pihak lain, akibat harus berpatokan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menyebabkan dinamisasi daerah dalam berinovasi menjadi terhambat apabila peraturan yang lebih tinggi tersebut belum terbit-terbit juga. Kasus seperti ini banyak muncul belakangan ini seperti PP dari UU 25/2007, PP dari UU Kewenangan Daerah atau bahkan PP dari UU 32/2004 sendiri sebagai induk dari perundang-undangan otonomi daerah.

Keadaan inilah yang menyebabkan Ranperda Kabupaten Padang Pariaman tentang Penanaman Modal sampai saat ini belum juga selesai disusun oleh Tim Penyusun, karena Perda serupa di tingkat propinsi belum selesai. Perda Propinsi belum selesai karena belum lengkapnya PP dari UU 25/2007. PP dari UU 25/2007 belum tuntas karena UU 25/2007 sendiri masih banyak menuai kritikan plus kesibukan masing-masing pihak yang berkepentingan dalam menerbitkan aturan-aturan tersebut.

Sebagai kebijakan di bidang ekonomi tentu hal ini akan membuat preseden yang tidak baik bagi peningkatan perekonomian daerah, untuk itu perlu perhatian dari semua pihak untuk bisa memprioritaskan bidang-bidang tertentu dalam kaitan penyusunan kebijakan ekonomi ini dalam bentuk produk hukum, terlepas persoalan ada atau tidaknya unsure politik di dalamnya.


DAFTAR REFERNSI:

1. Solihin, H. Dadang, Drs, MA, Perumusan Kebijakan Daerah, slide workshop DPRD Kabupaten Bekasi, Bandung, 27 Agustus 2008.
2. Ranperda Kabupaten Padang Pariaman tentang Penanaman Modal (belum disahkan)
3. Modul Kuliah Aspek Hukum Dalam Kebijakan Ekonomi

Regulatory Impact Assesment Statement (RIAS) terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 123/PMK.07/2008

Oleh: Andri Satria Masri

Regulatory Impact Assesment (RIA) adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (PKD DJPK) Departemen Keuangan RI yang bertugas melakukan penilaian secara sistematis terhadap dampak dari tindakan pemerintah melalui pemberlakukan regulasi dan mengkomunikasikan informasi kepada decision makers dan masyarakat. Assesment yang dilakukan Tim RIA baik terhadap regulasi baru yang akan diterbitkan maupun mereview regulasi yang sudah ada diproses dan dikaji berdasarkan konsultasi publik dan analisa data APBD.

Tim RIA PKD DJPK melakukan statement terhadap PMK No. 123/PMK.07/2008 tentang Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, Batas Maksimal Defisit APBD Masing-masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2009 dalam rangka merumuskan PMK untuk tahun 2010. PMK No. 123 merupakan aturan pelaksanaan dari UU 17/2003, UU 33/2004, PP 23/2003, PP 58/2005 yang nantinya akan dikeluarkan setiap tahun pada bula Agustus sebagai dasar perumusan APBD tahun berikutnya.

Berdasarkan kajian dan konsultasi publik, Tim menemukan banyak permasalahan dari penerapan PMK No. 123 dengan kondisi real di tingkat Pemerintahan Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota), antara lain:
1. Defisit APBD seluruh Indonesia: 431 Pemda (89%).
2. Dari 431 tersebut, 83 daerah (78 Kabupaten/Kota dan lima Propinsi) membiayai defisit tersebut dengan sumber pembiayaan di luar SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).
3. Dari 83 daerah tersebut, ada 41 daerah (38 Kabupaten/Kota dan tiga Propinsi) yang defisitnya melebihi batas maksimal defisit yang diizinkan PMK.
4. Dari 41 daerah tersebut hanya dua Kabupaten yang melaporkan pelanggaran batasan defisit dan telah mendapatkan rekomendasi dari Depdagri serta ijin dari Depkeu.
Alternatif yang ditawarkan Tim RIA untuk penyelesaian permasalahan di atas adalah:
1. Do nothing (tidak menaikan batas maksimal defisit APBD, tidak ada sanksi atas pelanggaran batas maksimal defisit APBD dan tidak mengatur batas maksimal defisit APBD-P).
2. Menaikkan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah, termasuk mengatur sanksi dan batas maksimal defisit APBD-P.
Dari ke dua alternatif di atas, Tim RIA akhirnya memilih alternatif ke dua dengan menaikkan batasan defisit dari 3,5% menjadi 4,41% dari pendapatan daerah serta memasukkan pengaturan pengenaan sanksi bagi pemda yang melanggar.

Menurut penulis, pemilihan alternatif menaikkan batas maksimal defisit APBD tidak akan efektif apabila tidak diikuti dengan sosialisasi dan komunikasi yang berkelanjutan dengan pemda melalui koordinasi dengan Departemen Dalam Negeri. Karena dengan begitu banyaknya aturan dan metode yang digariskan pemerintah pusat kepada pemda membuat pemda kewalahan menerapkannya di samping ketidaksiapan SDM, sarana dan prasarana pemerintah daerah. Apabila pemerintah pusat terus melakukan sosialisasi dan komunikasi yang efektif kepada pemda maka penerapan aturan yang digariskan pemerintah pusat secara bertahap akan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pemda terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Sedangkan pengenaan sanksi harus dipertimbangkan apakah secara aturan perundang-undangan, PMK memiliki wewenang memberi sanksi kepada pihak yang tidak menjalankan PMK tersebut. Karena berdasarkan UU Pembentukan Perundang-undangan, yang bisa memuat aturan sanksi hanya UU/Perppu dan Perda. Lebih baik melakukan koordinasi yang efektif dengan Depdagri dalam penerapan PMK yang baik.

Sulitnya Memberantas Penjualan Produk Bajakan di Indonesia (Analisis Faktor-Faktor Penentu Penawaran)

Oleh: Andri Satria Masri

Aktivitas jual beli produk-produk karya cipta (film, lagu, software, dll) hasil bajakan di Indonesia semakin hari semakin marak dan sangat meresahkan semua pihak baik pemerintah, produsen, distributor, terlebih lagi individu pencipta atau kreator produk bersangkutan.

Aktivitas yang tidak bertanggung jawab ini tidak hanya sekedar meresahkan saja tetapi sudah masuk kepada tingkat merugikan dari segi moril dan materil. Bagi pemerintah, aktivitas ini telah mengurangi target pemasukan dana segar bagi kas negara karena luput dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Kerugian yang diderita negara ini salah satunya bisa dibaca dalam pemberitaan Kantor Berita Antara dalam situsnya www. antara.co.id tanggal 3 Juli 2007 yang berjudul: “Dua Pabrik VCD Bajakan Skala Besar Digerebek”:

Akibat dari aktivitas bajak membajak ini, Indonesia dikenal sebagai negara pembajak produk-produk hasil karya cipta paling tinggi di dunia oleh produsen dan kreator produk karya cipta dari luar negeri, seperti bos besar Microsoft: Bill Gates.
Melalui berbagai inovasi dan didukung modal yang besar, Bill Gates mencoba berbagai cara untuk melindungi produk software-nya. Sementara produsen dan kreator lemah hanya bisa pasrah bahkan putus asa menghadapi aksi pembajakan yang sudah tidak terkendali lagi. Sebagian kecil terang-terangan menyatakan berhenti berkarya, sebagian lagi sudah lama tidak memproduksi tanpa pemberitahuan kepada penggemar setianya.

Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Telah banyak upaya yang dilakukan untuk memberantas produksi dan peredaran barang-barang bajakan. Mulai dari penerapan legal formal melalui Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), penegakan hukum dengan ancaman sangat berat, himbauan kepada pelaku pembajakan supaya tidak memproduksi, himbauan kepada penjual untuk tidak menjual barang bajakan, himbauan kepada konsumen untuk tidak membeli barang bajakan, penangkapan dan lain sebagainya.

Seperti yang diungkap oleh Menteri Perdagangan RI, Mari Pangestu yang diekspos oleh Antara News dalam situsnya pada tanggal 19 Februari 2008, diakui bahwa pemerintah telah berupaya menurunkan tingkat pelanggaran hak cipta yang terjadi. Beliau juga menyebutkan bahwa 49 persen pelanggaran hak cipta di Indonesia sudah ditangani secara hukum. Dari 705 kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi selama 2007, maka sudah 346 kasus diselesaikan. Namun ia mengingatkan pula bahwa hingga saat ini ada sekitar 2,1 juta keping film dan musik yang sudah dibajak dan dipalsukan.

Tetapi jumlah produksi barang bajakan dan penjual barang bajakan tetap saja banyak bahkan seperti tidak terbendung dan semakin canggih karena didukung dengan teknologi komputerisasi akibatnya pemerintah seperti putus asa menghadapinya, coba lihat di bibir Jalan Hayam Wuruk, depan Harco Glodok, Jakarta Barat, di sana barang-barang itu masih dijual terang-terangan.

Para pedagang umumnya buka dari pukul 09.00-18.00 WIB. Sebagian adalah pedagang kaki lima dan sebagian lagi menjual secara khusus di toko-toko. Ada sekitar 30 pedagang kaki lima yang menjual barang bajakan itu, mulai dari depan blok A-D Harco Glodok, dan di pinggir Jalan Pinangsia Raya. Sementara itu, ada sekitar 65 toko rata-rata berukuran 3x4 meter, yang menjual barang-barang bajakan itu. Mereka menempati lahan di belakang blok D Harco Glodok.

Harga yang dipatok cukup beragam. Untuk DVD dijual antara Rp 3.000-5.000,-. Sementara untuk VCD dan MP3, dengan uang Rp 10.000 pembeli bisa mendapatkan tiga sampai lima keping. Hingga saat ini tampaknya polisi belum menyentuh mereka sehingga timbul kesan penjual DVD dan VCD bajakan ini seperti legal karena menempati toko-toko yang permanen dan bersih dan aman dari incaran pihak berwajib.

Ilmu ekonomi berpandangan apapun yang dilakukan seseorang atau sekolompok orang umumnya dilakukan berdasarkan untung rugi, dengan kata lain, ilmu ekonomi berpandangan bahwa produsen bertindak rasional. Produsen, dalam hal ini penjual, barang bajakan akan tetap melakukan aktivitasnya selama mereka masih mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Karena dengan hanya mengontrak satu atau dua petak toko di Glodok dan selama konsumen masih menyukai dan hanya mampu membeli barang bajakan yang harganya relatif murah dibandingkan barang aslinya sudah bisa meraup keuntungan yang berlipat ganda. Tindakan penjual ini bisa dijelaskan dengan teori ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran.

Untuk memperjelas pembahasan, kita fokuskan pembahasan pada kegagalan memberantas aksi penjualan produk bajakan. Kegagalan tersebut membawa kepada pertanyaan, “Sulitnya memberantas penjualan produk bajakan di indonesia?” Dari sudut pandang ilmu ekonomi, jawabannya sangat jelas, yaitu melalui analisa faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, diantaranya:
a. Harga faktor produksi. Turunnya harga faktor produksi, seperti harga bahan baku yang menurun, akan menyebabkan penjual menjual outputnya lebih banyak dengan jumlah anggaran yang tetap. Penurunan salah satu harga faktor produksi ini juga akan meningkatkan laba perusahaan. Apabila tingkat laba suatu penjualan sangat menarik dan menggirukan, si penjual akan tidak akan pindah ke usaha lain, dan hal ini akan mengakibatkan bertambahnya penawaran barang.
b. Biaya produksi. Turunnya harga input, sebenarnya juga menyebabkan turunnya biaya produksi. Dengan demikian, bila biaya produksi menurun (apakah dikarenakan turunnya harga faktor produksi atau penyebab lainnya), maka penjual akan menaikkan jumlah penjualannya, berarti penawaran barang itu semakin bertambah.
c. Teknologi produksi. Kemajuan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi, dan menciptakan barang-barang baru. Contoh sederhana bisa dilihat dari usaha penjual yang menjual produk yang menggabungkan lebih dari dua judul film dalam satu disk. Untuk produk lagu dengan mengumpulkan semua lagu-lagu populer dalam satu disk atau cukup dengan teknologi MP3/MP4 ratusan lagu bisa dinikmati.
d. Jumlah penjual. Apabila jumlah penjual barang bajakan semakin banyak, maka penawaran barang tersebut akan bertambah.
e. Tujuan penjual. Tujuan dari penjual barang bajakan adalah memaksimumkan laba dengan memperkecil biaya variable lainnya seperti membayar PPn, perizinan, royalty, dll.
f. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga mempengaruhi penawaran barang bajakan, misalnya dari segi PPn. Di Indonesia, produk hasil karya cipta dikenakan PPn relatif tinggi. Akibat dari pengenaan PPn ini harga jual produk karya cipta ikut tinggi sehingga menurunkan minat konsumen untuk membeli barang tersebut.

Selain dari beberapa faktor yang mempengaruhi penwaran tersebut, kasus maraknya penjualan barang-barang hasil bajakan ini juga bisa dilihat dari segi faktor-faktor yang mempegaruhi permintaan. Tetapi yang lebih dominan penyebab sebenarnya adalah dari rendahnya daya beli masyarakat. Rendahnya daya beli ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Dengan tingkat pendapatan yang rendah, masyarakat akan berpikir rasional untuk membelanjakan uangnya. Apabila mereka tidak bisa lagi membendung hasratnya untuk menonton dan mendengarkan karya cipta artis favoritnya “terpaksa” mereka membeli DVD atau VCD bajakan dengan harga murah sedikit mengorbankan cita rasa pada mutu produk.

Seandainya tingkat pendapatan masyarakat tinggi yang ditunjukkan dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, maka masyarakat secara rasional akan berpikir untuk memuaskan cita rasanya terhadap karya cipta favoritnya melalui produk-produk asli karena mutu produk yang baik. Tingkat pendapatan yang baik akan meningkatkan pula pola konsumsi ke arah yang lebih baik.

Kamis, 10 Desember 2009

Panduan Analisis Kinerja Pembangunan oleh Randy R. Wrihatnolo

Check out this SlideShare Presentation:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Elf Coupons